PIB: Jamkesmas menuju BPJS


Hari rabu lalu, PIB (Pertemuan Ilmiah Berkala) Rabuan kembali diadakan di kantor saya. Dan ternyata tema ini adalah tema yang saya tunggu-tunggu! Alasannya karena beberapa waktu lalu, salah seorang teman saya bertanya tentang Jamkesmas dan terus terang pengetahuan saya juga sangat minim. Belum lagi ketika beberapa tetangga saya juga menanyakan tentang Jamkesmas.

Pembicara dari PIB kali ini adalah Prof.Wasis dan Pak Donald (Bener gak ya namanya) dari PPJK namun disayangkan Pak Donald tidak dapat hadir karena terjebak macet total di jalan tol karena adanya kecelakaan (Jakarta oh Jakarta). Alkisah PIB kali ini disengajakan untuk mensosialisasikan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan. Sebaiknya PNS ataupun tidak, apalagi di bidang kesehatan, selayaknya saya agak melek terhadap urusan ini. Direncanakan tahun 2014, PT.Askes, Jamsostek, Jamkesmas, tidak akan ada lagi karena ketiganya akan berbaur menjadi 1 dan dipegang oleh BPJS. Tujuannya adalah Universal Health Coverage. Syarat BPJS yang masih saya ingat adalah peserta dari ketiga BUMN tidak boleh dirugikan dan peserta tetap mendapatkan pelayanan walaupun ada masa transisi (misal dari Jamkesmas ke BPJS). Teorinya, pemerintah akan mengcover kesehatan seluruh masyarakat,baik yang kaya ataupun yang miskin, yang pengangguran, wiraswasta, pegawai swasta ataupun PNS, sama halnya asuransi kesehatan di negara maju. Berhubung sudah diselenggarakannya e-KTP, maka pelayanan kesehatan dapat dilakukan di mana saja, tidak harus memiliki KTP setempat (hal yang biasanya terjadi). Untuk DPHO juga akan ditentukan baru dan tentu saja mengutamakan obat generik (tidak seperti sekarang, obat branded generic masih dimasukkan ke DPHO). Well, kalau didengarkan, hal-hal yang berbau teoretis ini berhembus bagaikan angin surga.

Menurut opini dan pengalaman saya pribadi, kita perlu ingat:

1. Berdasarkan fakta yang dipaparkan, pendataan pasien Jamkesmas tidak optimal (beberapa jelek). Apalagi pendayagunaan dana Jamkesmas. Apakah benar dana Jamkesmas memang digunakan oleh orang-orang yang berhak? Banyak loh penduduk yang tidak memiliki KTP (misal pemulung) tidak didaftarkan Jamkesmas,karena persayaratan Jamkesmas adalah orang-orang yang memiliki KTP. Berarti kalau gitu Jamkesmas mengcover siapa? Belum ada data akuratnya,sayangnya.

2. Jika sudah mengetahui bahwa persoalan Jamkesmas belum dapat dipecahkan. Bagaimana jika meleburkan organisasi bermasalah dengan 2 organisasi lainnya (yang belum tentu tidak bermasalah)? Kenapa tidak memikirkan menyehatkan dulu organisasinya? 3 BUMN ini adalah BUMN besar dan permasalahan yang dipegang adalah masalah vital yaitu kesehatan. Jangan sampai uang negara yang segitu besarnya terbuang sia-sia. Atau jika pemikiran pada awalnya BPJS adalah organisasi baru dengan manajemen yang baru dan yang diambil dari 3 BUMN sebelumnya hanya datanya saja, mungkin spekulasi saya akan lain.

3. Ada kasus peserta Jamkesmas memiliki sakit Jantung dan dirujuk ke RS X. Pada saat di RS X, pasien ditolak kalau tidak memberikan DP. Secara teori,itu gak mungkin karena pasien Jamkesmas hanya perlu surat rujukan dan kartu Jamkesmas saja. Tapi,kejadian ini benar-benar terjadi dan pasien yang masih berusia anak-anak itu meninggal karena tidak tertolong perawatan medis. Kasus seperti ini tidak akan terjadi kalau data pasien tersebut sudah ada di RS rujukan. Caranya? Banyak!

– Bisa jadi RS/ puskesmas selain merujuk ke RS rujukan, menelpon RS rujukan sehingga pihak RS rujukan tau kalau ada pasien. Selain itu RS rujukan juga dapat menyiapkan peralatan medis yang dibutuhkan.

– Selain menelpon, pihak RS/puskesmas dapat meng-fax atau mengemail ke RS rujukan.

Apapun caranya pasti bisa dilakukan. Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan sangat penting! Secara pribadi saja, saya memang memilih RS swasta dibandingkan pemerintah (untuk penyakit tertentu), bukan karena saya sok punya duit buat bayar ini itu. Tapi, untuk tindakan medis yang membutuhkan penanganan cepat, RS pemerintah masih kalah jauh. Bisa dibilang nyawa manusia lebih dihargai di sini.

4. Jika semua melebur menjadi 1 yaitu BPJS, perlu diperhatikan tentang penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yaitu dokter keluarga atau puskesmas. Sistem dari asuransi ini kan rujuk-merujuk, sedangkan orang-orang yang masih punya kemampuan ekonomi mungkin malas ke puskesmas (kalau tempatnya gak bersih). Cara yang harus dilakukan adalah mengubah image tersebut. Bisa saja dengan menggalakkan program dokter keluarga atau meningkatkan image bersih dan sehat dari puskesmas itu sendiri. Oiya, saya juga pernah ke puskesmas dan saya lebih dulu stand by di sana dibandingkan tim dokternya. Gak cuma 15 menit tapi 2 jam,hehe. Gimana tuh?

Hehehe, berteori memang mudah. Apalagi orang-orang Indonesia bagus-bagus pemikirannya. Yang diharapkan kemudian adalah orang-orang yang memikirkan BPJS ini pernah mengalami apa yang dialami orang lain sehingga lebih objektif dan lebih manusiawi sehingga sistem BPJS ini dapat berjalan optimal dan tentu saja menuju universal halth coverage. Aamiin🙂

5 thoughts on “PIB: Jamkesmas menuju BPJS

  1. Cuma sekedar konfirmasi masalah yang pemulung.
    Peserta jamkesmas itu ada 2 kategori : 1. Kategori yang memang tercatat sebagai masyarakat miskin yang yang mempunyai kartu jamkesmas. Sehingga ketika berobat selain kartu jamkesmas, harus menyertakan KTP dan KK untuk mencocokan data.
    2. Peserta yang tidak memiliki kartu jamkesmas, tapi hanya cukup melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial (mis: pemulung,gelandangan,orang terlantar) jadi tidak perlu melampirkan KTP atau KK.
    Hanya itu yang bisa sy klarifikasi terimakasih

  2. bagaimana padangan mbak dengan praktek apoteker berkaitan dengan PP 51 dan pembayaran jasa praktek oleh BPJS Kesehatan

    • Kalo pendapat saya pribadi seharusnya bisa diatur tapiii PP51 harus tegak dulu, apoteker harus stand by di apotek dulu dan memberikan konseling.. Kita analogikan dengan dokter keluarga, sekarang untuk Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek dapat memilih untuk pusat yankes pratamanya puskesmaskah atau dokter keluarga dan pemberi jasa yankes dihitung per kapita. Seharusnya jika memang yankes kita terpadu dengan sistem pemberian obat beserta konselingnya, hal ini tidak menjadi masalah jika pembayaran jasa konseling dibayarkan dari sistem BPJS

  3. wuaaaa.. tadinya dah nulis koment, ee malah ilang gara2 disuruh login ma wordpr#ss

    hmm, kayaknya harus ada kompetitor yang bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih praktis sa. Koq ada kesan, setiap yang mau gratis harus kritis dulu yaa atau klo mau gratis harus tahan dengan birokrasi berbelit-belit.

    RS swasta di indonesia gak bisa dibilang sebagai kompetitor karena toh yang punya juga orang-orang pemerintahan juga. Sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk permainan mereka sendiri sebenarnya.

    well, mari sa bergerak.. ntar klo dah bergerak selese anung phd, balik deh bantuin pergerakan di kesehatan.. hehehehee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s